Pemerintah mulai memberlakukan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 secara efektif pada 1 Februari 2018. Seluruh pengemudi taksi online sudah harus mengikuti aturan tersebut.
Salah seorang pengemudi taksi online, Suhartono, mengaku tak masalah bila harus mengikuti semua aturan itu, asalkan pemerintah bisa menjamin keberlangsungan pengemudi taksi online, termasuk menjamin sanksi yang diberikan pihak operator.
"Kalau saya pribadi, enggak terlalu masalah kalau memang sudah niat di situ. Cuma yang menjadi masalah setelah di KIR, di stiker, SIM A umum, tiba-tiba ada masalah suspend, berani jamin enggak pemerintah kalau tidak seperti itu," katanya kepada detikFinance, Jakarta, Kamis (1/2/2018).
Para pengemudi, kata Suhartono, kerap dihentikan atau disuspend operasinya karena mendapat keluhan dari penumpang tanpa terlebih dahulu diberikan kesempatan melakukan konfirmasi.
"Kadang-kadang jadi masalah kan kita suka ada suspend. Misalnya ada penumpang mengadu bahwa sopir begini begini, nah itu kadang-kadang pihak operator langsung suspend, enggak klarifikasi dulu. Itu suspend pertama lima hari kita enggak bisa narik. Kalau kejadian berulang sampai tiga kali gitu suspend tetap," jelas dia.
Hal itu, kata Suhartono, membuat para pengemudi menjadi rugi, lantaran mereka tidak bisa membawa penumpang. Oleh sebab itu, dia meminta kepada pemerintah untuk bisa menjamin hal itu kepada para pengemudi taksi online.
"Nah sekarang pemerintah berani jamin nggak, kalau kita nggak bakal disuspend? Karena sekarang cuma sepihak doang. Trus kalau ada yang cancel atau apa, kan performa kita turun, jadi sulit dapat bonus," tuturnya.
" Tingkatkan Penjualan dan Kembangkan Usaha Anda bersama m ausaya. com "
Emoticon